Sedia payung sebelum hujan. Menyikapi kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia, Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintahan bisa meningkatkan produksi pangan dalam waktu dekat ini. Ketersediaan bahan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan stok yang cukup bisa menjaga harganya stabil serta terjangkau masyarakat.
Pesan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya di depan sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/6/2022). Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia punya peluang untuk memacu produksi pangan dengan tanaman-tanaman pangan semusim.
‘’Misalnya, tanam jagung yang hanya tiga bulan sampai 100 hari, tanam padi juga hanya butuh empat bulan, menanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu tiga bulan sampai 100 hari. Selain lahan luas, petani juga banyak sekali. Termasuk yang di laut juga sama, potensinya sangat besar,” ungkap Presiden.
Potensi lahan di Indonesia masih luas. Lahan-lahan yang telah mendapatkan hak guna usaha (HGU), kata Presiden Jokowi, masih banyak yang telantar. Presiden Jokowi meminta, lahan-lahan tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pangan nasional.
Dalam situasi yang di ambang krisis itu, jika Indonesia bisa memproduksi bahan pangan dalam jangka pendek, katanya pula, negara tak hanya berdikari di bidang pangan, tapi juga memiliki potensi untuk ekspor. Ancaman menjadi peluang.
Situasi surplus beras di Indonesia, menurut Presiden Jokowi, juga telah diketahui dunia internasional. Ada pula yang mengajukan permintaan impor menyusul adanya gangguan rantai pasok akibat susutnya supply bahan pangan ke pasar dunia. “Beras, ada yang minta 100.000 per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton untuk satu tahun. Saya kira ini akan berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa kita,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menekankan, program cepat peningkatan produksi pangan itu bisa dilakukan oleh petani, korporasi, atau BUMN. Jenis tanaman yang diproduksi hendaknya dipastikan sesuai kondisi daerah masing-masing. Skema produksinya perlu dirancang seksama, dan dipastikan ada pihak yang menjadi penjamin (offtaker) untuk memastikan produksi akan terserap oleh pasar. Penjamin yang disebut oleh presiden itu, antara lain BUMN, seperti Perum Bulog atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
‘’Jadi petani produksi dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petaninya produksi banyak, Bulog tidak ambil, RNI tidak ambil. Ini mekanismenya harus cepat diputuskan dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN segera siapa, produknya apa, pembiayaannya seperti apa,’’ kata Presiden Jokowi. Oleh karena itu, katanya, diperlukan orkestrasi yang baik di antara kementerian/lembaga (K/L), BUMN, swasta, daerah, petani, dan semua pihak terkait.
Sumber: https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/5089/krisis-pangan-ancaman-yang-jadi-peluang?lang=1