Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meyakinkan bahwa pemerintah bersama asosiasi perunggasan akan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan peternak, salah satunya dengan membentuk korporasi.
“Kesejahteraan peternak akan menjadi perhatian yang serius untuk saya. Para Dirjen, segera rumuskan dan korporasikan, bikin sendiri yuk pangannya,” tutur Syahrul seperti dikutip dari laman ditjenpkh.pertanian.go.id.
Selain itu, Syahrul juga mengatakan Kementan akan terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi protein hewani, khususnya daging ayam dan telur di masyarakat.
“Kami dukung upaya-upaya ini, tapi kalau bisa jangan iklan-iklan saja, perlu diadakan juga upaya konkret agar hasilnya lebih nyata,” imbuh Syahrul.
Sejalan dengan Syahrul, Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto juga menilai bahwa meningkatkan konsumsi daging ayam dan telur dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. Saat ini harga ayam dan telur masih terjangkau bagi masyarakat sehingga mudah untuk mendapatkannya.
“Selain daging dan telur mempunyai harga yang terjangkau, juga mudah didapat dan dapat meningkatkan imunitas tubuh,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong industri perunggasan ke dalam klaster dan beberapa program percontohan lainnya. Hal tersebut merupakan bagian upaya untuk mencari solusi dari tantangan fluktuasi harga jagung dan juga sistem peternakan yang harus diselesaikan.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Fini Murfiani menerangkan bahwa Ditjen PKH Kementan telah mengadakan gerakan konsumsi ayam dan telur. Bahkan, gerakan tersebut sudah menjadi agenda tahunan yang didukung oleh segenap pelaku usaha yang tergabung dalam wadah organisasi atau asosiasi perunggasan.
Sebelumnya, gerakan tersebut sudah dilakukan di Jakarta dan Bandung dengan membagikan paket ayam dan telur sebanyak 1.000 paket di Jakarta dan 5.000 paket di Bandung.
“Adapun untuk wilayah Bogor, akan dibagikan 1.000 paket ayam dan telur di 5 titik di Kota Bogor,” kata Fini.
Ditjen PKH juga sedang mengupayakan beberapa strategi stabilisasi perunggasan, seperti mewajibkan pembibit Grand Parent Stock (GPS) lebih dari 30 ribu ekor untuk menyediakan DOC PS dengan porsi paling banyak 20 persen dari produksi kepada pembibit PS eksternal.
Pemerintah juga mewajibkan pembibit menyediakan DOC FS (final stock) dengan porsi paling banyak 50 persen dari produksi sesuai dengan harga dari Permendag dan SNI untuk melindungi peternak skala UMKM.
Sumber: https://ditjenpkh.pertanian.go.id/mentan-syl-pastikan-pemerintah-berkomitmen-sejahterakan-peternak